PSN Gagal: Masyarakat Meminta Komisi V DPR RI Evaluasi Kinerja Menteri PUPR, PT. Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya

50

Ratusan warga yang terkena dampak pembangunan bendungan pamukkulu melakukan aksi unjut rasa di beberapa titik.
Aksi pertama di lakukan di lokasi pembangunan bendungan Pamukkulu Kab. Takalar dengan memboikot  menutup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan bendungan pamukkulu dikarenakan proses pembebasan lahan yang belum menuai kejelasan.

Maklumat Masyarakat terkena dampak
Aksi penutupan ini berlangsung dan di terima oleh manager Proyek dari PT. Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya dan mereka menyetujui dan memberherhentikan seluruh aktivitas pembangunan. Ujar Parawangsa Pendamping Masyarakat 18/8/2020

“Kami berharap Komisi V DPR RI mengambil sikap yang tegas kepada mitra kerja dalam hal ini kementrian PUPR dan rekanannya PT.Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya yang kami anggap gagal dalam proses pengerjaan pembangunan karena mengorbankan ribuan masyarakat yang terkena dampak dan sangat berpotensi adanya kerugian negara” tegas Muallim selaku pendamping masyarakat.
Harga lahan yang di hargai cuman Rp.3.500/Meter dan panitia pengadaan tanah membuka ruang untuk para mafia tanah masuk akhirnya terjadi gejolak penolakan.
Proyek ini sejak 2017 yang sampai hari ini progres baru sekitar 5% proses pembebasan dan pembangunan fisik, 640 Ha lahan yang dibutuhkan tetapi yang selesai dibebaskan baru sekitar 50 Ha.
2,1 T Rupiah anggaran Negara yang di kucurkan untuk pembangunan bendungan ini kami anggap berpotensi adanya kerugian negara sebab sejak 2017 penandatangan kontrak sampai 2020 progres pembangunan fisik belum jalan bahkan sempak mandek 600 Hari dan kini kembali kami tutup sampai waktu yang tak di tentukan. Aksi unjuk rasa ini berujung ricuh di kantor BPN Kab. Takalar dan Pengadilan Negeri Takalar. “Tutup Rifaldi juga Pendamping Masyarakat”