Rifaldi Islami Ketum PUSPERA INDONESIA Bersama Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara Siap Hidup dan Mati Demi Kepentingan Masyarakat Kale Ko’mara

297

LBHGPKNews.com-Takalar- Konflik agrarian yang tak kunjung usai kini membuat masyarakat resah terhadap tingkah P2T Kementrian PUPR maupun PT. Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya sebab sejauh ini proses pembebasan lahan malahan menambah beban masyarakat yang seharusnya kami fokus pada proses pencarian nafkah baik itu bertani maupun berkebun tetapi kami digantung dengan dijanjikan bahwa lahan kami akan dibebaskan oleh Negara demi kebutuhan Pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Rifaldi Islami Ketum PUSPERA INDONESIA (Pusat Pendidikan dab Pembelaan Rakyat Indonesia) tetap setia mengawal masyarakat sejak tahun 2017 dan akan melakukan aksi unjuk rasa 18 agustus mendatang bersama aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara dan persiapan sudah 80% siap hidup dan mati demi kepentingan rakyat. Tegas faldi ketum PUSPERA

Padahal hitungan rasional kami bahwa sejak 2017 untuk pembebasan tahap pertama sebanyak 100 Ha itupun tak kunjung usai dan sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2020 masih ada sisa sekitar 50% dari tahap pertama. Ujar Muallim Bahar selaku pendamping masyarakat

Berarti secara hitungan matematika bahwa PUPR,BPN/ATR membutuhkan sekitar 3 tahun untuk membebaskan lahan sebanyak 70 Ha saja, gimana dengan sisanya yang masih ada sekitar 500 Ha lahan kami masyarakat. Hal ini tidak masuk akal untuk terselesaikan lantaran kontrak Antara PUPR dan Men Kontraktor hanya sampai tahun 2021. Ujar Parawangsa Masyarakat lokal

Kami sangat meyakini bahwa besar kemungkinan akan terjadi kerugian Negara pada proses pembangunan PSN (proyek strategis nasional) ini yang menggunakan anggaran kurang lebih 2,1 T Rupiah.

Aksi unjuk rasa mendatang merupakan gerakan ideologis tanpa kepentingan, murni merupakan perjuangan bersama masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan pamukkulu yang sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan lahannya seluas 400 Ha dan masih banyak alasan lainnya, olehnya titik aksi kami ada beberapa selasa mendatang. Ujar faldi sapaan akram ketum PUSPERA

Berapa kali terjadi rotasi Kepala Balai Pompengan Jeneberang dan kepala BPN Kab. Takalar juga sampai PPK dan Kapro sudah terjadi rotasi tetapi tak kunjung menuai solusi. Alasan pertama bahwa tahapan pertama proses pembebasan lahan, lahan kami di hargai hanyalah Rp.3.500/Meter dan hal itu dibenarkan dengan keluarnya putusan MA pasca pemerintah menggugat kami di MA. Sungguh tidak rasional ada pemerintah yangmenggugat masyarakatnya sendiri, hal itu merupakan tindakan penindasan terhadap masyarakat miskin. Tutup Muallim Bahar